Sistem Hukum Nasional

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Hukum adalah kumpulan peraturan (perintah dan larangan ) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan harus ditaati masyarakat.

Beberapa definisi hukum menurut para ahli:

1)      E.M. Meyers

Hukum ialah semua aturan yang menyangkut kesusilaan dan ditujukan terhadap tingkah laku manusia dalam masyarakat, serta sebagai pedoman bagi penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya.

2)      Utrecht

Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah.

3)      Simorangkir

Hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa dan sebagai pedoman tingkah laku manusia dalam masyarakat yang dibuat oleh lembaga berwenang serta bagi siapa yang melanggarnya akan mendapatkan hukuman.

4)      S.M. amin, SH

Hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi serta bertujuan mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.

5)      M.H. Tirtaatmadjaja, SH

Hukum adalah semua aturan (norma) yang harus diturut dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar norma itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya.

Berdasarkan uraian di atas maka hukum terdiri dari beberapa unsur:

1) Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.

2) Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.

3) Peraturan itu bersifat memaksa.

4) Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

B.     Rumusan Masalah

1.      Apa pengertian system hukum nasional ?

2.      Apa tujuan hukum ?

3.      Bagaimana tata hukum di Indonesia ?

C.    Tujuan

1.      Mengetahui pengertian hukum nasional

2.      Mengetahui tujuan hukum

3.      Mengetahui tata hukum di indonesia

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Pengertian Sistem Hukum Nasional

Sistem hukum ialah suatu perangkat aturan yang tersusun secara teratur serta berasal dari berbagai pandangan, asas, dan teori para pakar yang memiliki perhatian terhadap jalannya kehidupan   bermasyarakat. Sementara itu,  peradilan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara hukum. Sistem hukum dan peradilan saling berkaitan, keduanya membentuk suatu sinergi kerja di bidang hukum secara menyeluruh di suatu negara.

Pengertian sistem menurut beberapa ahli sebagai berikut:

1)      Drs. Musanef

Sistem ialah kelompok bagian yang bekerja bersama guna melakukan suatu maksud. Apabila salah satu bagian rusak maupun tidak dapat menjalankan tugasnya, maka tujuan  yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi atau setidak-tidaknya mendapat gangguan (1989).

2)      W.J.S. Poerwadarminta

Sistem ialah sekelompok bagian (alat dan sebagainya) yang bekerja bersama untuk melakukan suatu maksud (1976).

3)      Prof. Sumantri

Sistem ialah suatu sarana yang menguasai keadaan serta pekerjaan agar dalam menjalankan tugas secara teratur ataupun suatu tatanan dari hal-hal yang saling berkaitan serta berhubungan sehingga membentuk suatu kesatuan dan satu keseluruhan (1995).

Hukum nasional adalah sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat dalam suatu negara, dan oleh karena itu juga harus ditaati dalam hubungan-hubungan antara mereka satu dengan lainnya.

Hukum Nasional di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (Nederlandsch-Indie). Hukum Agama, karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau Syari'at Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum Adat, yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara.

Ciri-ciri hukum :

1)      Adanya perintah dan/atau larangan.

2)      Perintah dan/atau larangan itu harus ditaati semua orang.

B.     Tujuan Hukum

Beberapa tujuan hukum menurut para ahli:

a.       Prof. Soebekti, SH

Hukum mengabdi kepada tujuan negara. Oleh karena itu, tujuan hukum adalah untuk mencapai kemakmuran dan kebahagiaan seluruh rakyat.

b.      L.J. Van Apeldoorn

Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai.

c.       Jeremy Bentham

Hukum bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang.

d.      O. Notohamidjojo

Tujuan hukum ada 3, yaitu:

1)      Mendatangkan tatanan (keteraturan) dan kedamaian dalam masyarakat.

2)      Mewujudkan keadilan.

3)      Menjaga supaya manusia diperlakukan sebagai manusia.

Dapat disimpulkan bahwa hukum memiliki tujuan tertentu yang mengarah pada upaya memberikan perlindungan kepada kepentingan individu ataupun masyarakat secara seimbang. Adapun tujuan hukum nasional Indonesia adalah ingin mengatur secara pasti hak dan kewajiban lembaga-lembaga negara, semua pejabat negara, setiap warga negara Indonesia agar semuanya dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan demi terwujudnya tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu terciptanya masyarakat yang terlindungi oleh hukum, cerdas, terampil, cinta dan bangga bertanah air Indonesia dalam suasana hidup makmur dan adil berdasarkan falsafah Pancasila.

Tugas hukum adalah sebagai berikut:

a.       Menjamin kepastian kukum bagi setiap orang di dalam masyarakat.

b.      Menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, dan kebenaran.

c.       Menjaga negara jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat.

Negara Indonesia adalah negara hukum (rechtstaat). Menurut F.J. Stahl, rechtstaat memiliki unsur berikut:

a.       Hak-hak dasar manusia.

b.      Pembagian kekuasaan.

c.       Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan.

d.      Peradilan tata usaha negara.

Ada tiga hal yang harus dipenuhi agar dapat mewujudkan rule of law di Indonesia:

a.       Hukum di Indonesia harus memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

b.      Indonesia harus menjalankan suatu system peradilan yang jujur, adil dan bersih dari KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme).

c.       Akses publik ke peradilan harus ditingkatkan.

C.    Tata Hukum Indonesia

Tata hukum di Indonesia dimulai sejak diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Dengan adanya proklamasi Indonesia berarti pula sejak saat itu bangsa Indonesia telah mengambil keputusan untuk menentukan dan melaksanakan hukumnya sendiri, yaitu tata hukum Indonesia.

Penggolongan tata hukum Indonesia:

1.        Berdasarkan wujud/bentuknya

a)      Hukum tertulis

Yaitu hukum yang ditulis/dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
Contoh : KUHP, KUH Perdata

b)      Hukum tidak tertulis

Yaitu hukum yang masih berlaku dan diyakini oleh masyarakat serta ditaati sebagaimana suatu peraturan perundang-undangan meskipun hukum ini tidak tertulis atau tidak dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
Contoh: Hukum adat

2.      Berdasarkan ruang dan wilayah berlakunya

a)      Hukum local

Yaitu hukum yang hanya berlaku di daerah tertentu.

Contoh: hukum adat Batak, Minangkabau, Jawa dan sebagainya.

b)      Hukum nasional

Yaitu hukum yang yang berlaku di negara tertentu.

Contoh: hukum Indonesia, hukum Malaysia, hukum Mesir dan sebagainya.

c)      Hukum Internasional

Yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional.

3.      Berdasarkan waktu berlakunya

a)      Hukum yang berlaku sekarang ini atau saat ini (ius constitutum)

b)      Hukum yang berlaku pada waktu yang akan dating (ius constituendum)

c)      Hukum alam, berlaku abadi di masa lalu, sekarang, dan yang akan datang.

4.      Berdasarkan pribadi yang mengaturnya

a)      Hukum satu golongan

Yaitu hukum yang mengatur dan berlaku hanya bagi satu golongan tertentu.

b)      Hukum semua golongan

Yaitu hukum yang mengatur dan berlaku bagi semua golongan warga negara.

c)      Hukum antargolongan

Yaitu hukum yang mengatur dua orang atau lebih yang masing-masing pihak tunduk pada hukum yang berbeda.

5.      Berdasarkan isi masalah atau kepentingan yang dilindungi

a)      Hukum Publik

Yaitu hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dengan negara yang menyangkut kepentingan umum.

b)      Hukum privat

Yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain dan bersifat pribadi.

6.      Berdasarkan cara mempertahankannya

a)      Hukum material

Yaitu hukum yang berisi perintah dan larangan ( terdapat di dalam undang-undang hukum pidana, perdata, dagang dan sebagainya)

b)      Hukum formal

Yaitu hukum yang berisi tentang tata cara nelaksanakan dan mempertahankan hukum material (terdapat di dalam Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, dan sebagainya).

BAB III

PENUTUP

A.    Kesimpulan

Hukum adalah sekumpulan peraturan yang terdiri dari perintah dan larangan yang bersifat memaksa dan mengikat dengan disertai sanksi bagi pelanggarnya yang bertujuan untuk mengatur ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Untuk mencapai ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat dibutuhkan sikap masyarakat yang sadar hokum. Selain masyarakat pemerintahpun juga harus sadar hokum. Maka tercapailah ketentraman dan ketertiban itu. Untuk mengantisipasi berbagai pelanggaran hokum yang terjadi maka di Indonesia telah ada berbagai macam Pengadilan. Dari yang mengadili masyarakat sampai dengan pemerintah dan para pejabat.

Hukum nasional adalah sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat dalam suatu negara, dan oleh karena itu juga harus ditaati dalam hubungan-hubungan antara mereka satu dengan lainnya. Hukum Nasional di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat.

B.     Saran

Berangkat dari pentingnya hubungan lintas negara disegala sektor kehidupan seperti politik, sosial, ekonomi dan lain sebagainya, maka sangat diperlukan hukum yang diharap bisa menuntaskan segala masalah yang timbul dari hubungan antar negara. Hukum Internasional ialah sekumpulan kaedah hukum wajib yang mengatur hubungan antara person hukum internasional (Negara dan Organisasi Internasional), menentukan hak dan kewajiban badan tersebut serta membatasi hubungan yang terjadi antara person hukum tersebut dengan masyarakat sipil.

DAFTAR PUSTAKA

-          http://politeagroup.wordpress.com/sistem-hukum-nasional/

-          http://dessfit.blogspot.com/2010/08/makalah-pkn-sistem-hukum-nasional-dan.html

-          http://muhardijaya46.blogspot.com/2013/09/mendekskripsikan-pengertian-sistem.htm